Ketika Hutan Runtuh: Iman, Banjir, dan Tanggung Jawab di Indonesia

06 Maret 2026|Bryan Lawrence Gonsalves

 

Siklon Senyar di Sumatra mengungkap bahwa tragedi yang terjadi bukan semata bencana alam, melainkan hasil dari puluhan tahun deforestasi dan pembangunan yang tidak bertanggung jawab, dengan dampak sosial dan kemanusiaan yang melampaui Indonesia.

Ketika Siklon Senyar menghantam Pulau Sumatra pada akhir November 2025, kehancuran terjadi secara tiba-tiba dan begitu dahsyat. Banjir dan tanah longsor menenggelamkan seluruh desa. Lereng-lereng bukit runtuh. Ribuan orang terluka dan mengungsi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Namun bagi masyarakat lokal dan para pemimpin Gereja, bencana ini bukanlah sesuatu yang tiba-tiba ataupun tak terduga.

Ini bukan sekadar bencana alam,” kata Pater Martinus Dam Febrianto, S.J., Direktur Jesuit Refugee Service Indonesia. “Ini adalah bencana ekologis.”

Tim JRS Emergency Response mengantarkan bantuan dengan perahu

Selama beberapa dekade, hutan hujan tropis Sumatra yang lebat terus mengalami penggundulan. Penebangan liar, industri kehutanan, perkebunan kelapa sawit, dan operasi pertambangan telah mengikis pertahanan alami tanah. Ketika hujan dengan intensitas luar biasa datang—yang terkait dengan peningkatan suhu laut—hutan tidak lagi mampu menyerap air atau menahan tanah.

Yang terjadi bukan hanya banjir air,” jelas Pater Dam, “tetapi banjir lumpur dan kayu yang menghancurkan kawasan permukiman, merusak harta benda masyarakat, serta merusak infrastruktur publik.” Lereng-lereng yang gundul akibat deforestasi runtuh, dan seluruh komunitas tertimbun material yang mengalir dari atas.

Dampak setelah Siklon Senyar

Pada akhir Desember, skala bencana mulai terlihat jelas. Data resmi per 21 Desember menunjukkan lebih dari 3,3 juta orang di Sumatra terdampak, dengan hampir satu juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Setidaknya 1.090 orang meninggal dunia, 186 masih hilang, dan sekitar 7.000 orang mengalami luka-luka. Lebih dari 147.000 rumah rusak atau hancur, dengan kerugian ekonomi diperkirakan mencapai hampir 19,8 miliar dolar AS.

Di tengah penderitaan yang meluas, Gereja Katolik menggerakkan respons kemanusiaannya. Caritas Indonesia menjadi salah satu kekuatan utama, bekerja melalui jaringan keuskupan untuk menyalurkan bantuan darurat.

Kami berfokus memastikan akses terhadap makanan, tempat tinggal sementara, air bersih, sanitasi dan layanan kebersihan, serta layanan kesehatan dasar,” ujar Romo Fredy Rante Taruk, Direktur Eksekutif Caritas Indonesia. Keluarga pengungsi dan kelompok rentan menjadi prioritas utama.

Romo Fredy Rante Taruk mengunjungi para korban yang terdampak siklon tersebut.

Sejauh ini, Caritas dan para mitranya telah membantu lebih dari 22.000 orang dengan makanan, mendistribusikan paket kebersihan kepada lebih dari 5.700 orang, memberikan layanan kesehatan kepada 3.700 orang, serta dukungan psikososial kepada hampir 1.600 orang. Secara total, 60 ton bantuan telah disalurkan.

 

Romo Fredy menekankan bahwa solidaritas internasional dari umat Katolik di seluruh dunia tetap sangat penting untuk mendukung proses bantuan dan pemulihan.

Pembangunan tanpa perlindungan

Bencana di Indonesia menunjukkan biaya kemanusiaan dari model pembangunan yang didorong oleh keuntungan jangka pendek dan lemahnya perlindungan lingkungan. Hal ini terlihat jelas di Sumatra Utara, di mana para rohaniwan Katolik mengambil langkah tidak biasa dengan melakukan protes publik terhadap praktik industri kehutanan.

Pater Supriyadi Pardosi, OFMCap, telah membantu mengorganisir demonstrasi sejak November 2025 terhadap PT Toba Pulp Lestari (TPL), perusahaan besar bubur kertas dan kertas yang beroperasi di wilayah tersebut.

Tuntutan kami tetap sama: penutupan perusahaan pulp PT Toba Pulp Lestari,” ujarnya.

Baginya, isu ini bukan sekadar persoalan lingkungan abstrak, tetapi menyangkut kelangsungan hidup masyarakat lokal. Hutan hujan alami telah digantikan oleh perkebunan monokultur eukaliptus yang tidak mampu mencegah erosi atau banjir. Bahkan sebelum siklon 2025, banjir bandang sudah berulang kali terjadi di sekitar wilayah operasi TPL.

Menutup perusahaan ini adalah satu-satunya cara agar masyarakat lokal dapat kembali menjalani kehidupan normal,” katanya. “Ini juga satu-satunya jalan menuju masa depan yang berkelanjutan.

Krisis sosial sekaligus ekologis

Kerusakan yang terjadi tidak hanya berdampak pada lanskap fisik. Menurut Pater Supriyadi, deforestasi telah merusak jaringan sosial masyarakat. Persaingan atas lahan dan pekerjaan memicu ketegangan dan kekerasan di dalam desa.

Benturan sering terjadi antara mereka yang mendukung dan yang menolak operasi TPL,” katanya. Ketegangan ini telah “membuat tetangga saling berlawanan,” meretakkan komunitas adat, Gereja, dan keluarga.

Dalam konteks ini, kerusakan lingkungan menjadi pemicu keruntuhan sosial. Ketika tanah rusak, mata pencaharian runtuh. Ketika mata pencaharian runtuh, komunitas pun terpecah. Apa yang tampak sebagai masalah lingkungan dengan cepat berubah menjadi krisis martabat manusia.

Kelayakan hidup manusia tidak bisa dipisahkan dari kelayakan lingkungan,” kata Pater Supriyadi. Ia menegaskan bahwa manusia bergantung pada ciptaan: “Kita tidak bisa hidup tanpa lingkungan, tetapi lingkungan bisa ada tanpa kita. Kerusakan alam pada hakikatnya adalah kerusakan kehidupan manusia itu sendiri.”

Diskresi dan tanggung jawab

Pater Dam melihat krisis ini dari perspektif Ignatian. Mengacu pada spiritualitas Santo Ignatius, ia menekankan bahwa Allah hadir dan bekerja dalam seluruh ciptaan, sehingga kesadaran akan hal ini seharusnya mendorong sikap hormat dan kepedulian.

Sebaliknya, banyak keputusan politik dan ekonomi justru memperlakukan alam sebagai objek untuk dieksploitasi. “Tidak ada diskresi spiritual di sini,” katanya. “Allah tidak diperhitungkan.”

Bahkan diskresi rasional pun sering diabaikan. Meski ada bukti ilmiah yang mengaitkan deforestasi dan perubahan iklim dengan banjir, sebagian pihak masih menyangkalnya. Di balik itu, menurutnya, ada “nafsu besar untuk mengeksploitasi kekayaan hutan secara instan tanpa memikirkan dampak jangka panjang.”

Discerment, katanya, menuntut pertobatan—dari sikap acuh tak acuh dan berpusat pada diri sendiri menuju keterbukaan kepada Allah. Pertobatan ini berarti mendengarkan ilmu pengetahuan, keheningan doa, jeritan kaum miskin, serta tanda-tanda peringatan yang tertulis dalam alam itu sendiri.

Mengacu pada ensiklik Laudato Si’ dan ajaran Pope Francis tentang “ekologi integral”, ia menegaskan bahwa krisis lingkungan, sosial, ekonomi, dan spiritual saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

Sebuah peringatan global

Apa yang terjadi di Indonesia bukanlah kasus tunggal. Pola serupa terlihat di berbagai belahan dunia—dari Amazon hingga Afrika Tengah dan Asia Tenggara.

Pelajarannya jelas: ketika hutan runtuh, banjir akan mengikuti. Ketika tanah dianggap dapat dikorbankan, manusia pun ikut menjadi korban.

Para imam Ordo Kapusin memprotes sebuah pabrik kertas raksasa di Sumatra karena deforestasi.

Bagi Pater Supriyadi, taruhannya sangat jelas. Eksploitasi lingkungan tidak hanya merugikan mereka yang hidup saat ini, tetapi juga “ribuan orang di generasi mendatang yang tidak pernah memilih untuk terlibat dalam tindakan destruktif ini.”

Dengan demikian, tragedi Indonesia bukan hanya krisis nasional, tetapi juga peringatan bagi dunia. Pembangunan tanpa disermen akan meninggalkan kehancuran. Pertanyaannya adalah: apakah kemajuan akan terus didorong oleh keserakahan, ataukah dipandu oleh tanggung jawab, pengendalian diri, dan kepedulian terhadap rumah bersama yang dipercayakan kepada umat manusia.

Penulis: Bryan Lawrence Gonsalves

Pertama kali diterbitkan pada https://www.omnesmag.com/en/news/world/faith-flooding-and-liability-in-indonesia/